SAMARINDA — Proyek pembangunan pabrik Program Makanan Berkualitas Gratis (MBG) di Kabupaten Paser yang diperkirakan akan menjadi awal kemakmuran rakyat ternyata malah menimbulkan kesedihan bagi pengusaha lokal. Alih-alih mendapatkan keuntungan dari proyek penting nasional ini, beberapa kontraktor bawahan serta supplier barang lokal kini terpaksa merasakan kerugian karena tagihan mereka senilai sangat besar, melebihi Rp3,5 miliar belum juga dibayarkan oleh pihak kontraktor utama.
Kehabisan kesabaran serta belum adanya kejelasan pada level wilayah, para wakil pelaku usaha lokal akhirnya memberanikan diri menyampaikan keluhan mereka secara langsung ke ibu kota pemerintahan provinsi. Maskur, salah satu kontraktor pendukung yang terkena dampak, datang ke Gedung Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda untuk mengirimkan dokumen formal dan memohon perhatian khusus dari aparat pemerintah provinsi. Tindakan tegas ini dilakukan setelah seluruh saluran komunikasi pribadi macet, termasuk pesan elektronik kepada tim proyek yang sepenuhnya dibiarkan tanpa tanggapan sejak akhir bulan lalu.
Sebagai pemiliki toko bahan material di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Maskur pada awalnya merasa percaya diri karena mampu memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan fisik untuk pembangunan pabrik Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, rasa percaya diri itu berubah menjadi khawatir ketika pihak yang mengelola proyek mulai tertunda membayar tagihan.Ironisnya, situasi sulit ini bukan hanya dialami oleh dirinya saja, tetapi juga menyeret sejumlah pengusaha lokal lainnya yang kini modal usaha mereka terhenti.
Kerumitan proyek ini makin memburuk setelah ditemukan bahwa ada dua perusahaan kontraktor utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan di lokasi tersebut. Salah satu dari mereka dilaporkan hilang secara mendadak seolah tak berbekas, sambil meninggalkan proyek tanpa menyelesaikan tanggungan keuangan terhadap mitra-mitra lokalnya. Di sisi lain, kontraktor kedua yang masih tersisa hanya sesekali merespons namun tidak melakukan langkah nyata dalam membayar hutang-hutang yang menumpuk.
Akibat terhambatnya arus dana ini langsung dirasakan oleh pengusaha lokal yang mayoritas menjalankan usaha dengan modal minim. Maskur, yang sendiri mengalami kerugian sampai Rp300 juta, kini menjadi perwakilan dari rekannya sesama kontraktor bawah dalam memperjuangkan utang keseluruhan yang mencapai nominal Rp3.503.777.000. Menurutnya, jumlah uang miliaran rupiah itu merupakan pertaruhan antara kelangsungan hidup atau kebangkrutan usaha mikro dan kecil di wilayah setempat.
Dalam kondisi yang terkesan pasif, para korban kini mengandalkan peran aktif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai penengah yang tegas. Mereka hanya meminta hak dasar yang mudah, yaitu pembayaran upah serta biaya bahan yang telah dikeluarkan dalam proses konstruksi pabrik tersebut. Pengusaha lokal ini juga mengaku khawatir setelah menyaksikan banyak laporan serupa di wilayah lain yang akhirnya berujung pada putusan hukum. Bila langkah mereka di Kantor Gubernur Kaltim belum memberi hasil pasti, para subkontraktor bersumpah akan melanjutkan keluhan mereka sampai ke level pemerintah pusat. (*)
0 Komentar