ANTS - Mantan anggota Komisi HAM Nasional, Natalius Pigai, menginginkan agar Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Latsarmil untuk para Calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta Kelompok Nelayan Merah Putih (KNMP).
Ia menyampaainya setelah kelima peserta meninggal dalam mengikuti program tersebut.
Pigai mengungkapkan rasa prihatin terhadap peristiwa yang menewaskan beberapa orang. Menurutnya, penilaian ulang terhadap sistem pendidikan dan pelatihan merupakan tindakan mendasar untuk memastikan kejadian seperti ini tidak lagi berulang.
"Saya juga merasa sedih atas peristiwa ini dan kami ikut berduka. Saya menyarankan agar sistem pendidikan dilakukan penilaian yang mendalam," ujar Natalius Pigai dalam pernyataan resmi, Senin (29/6).
Berdasarkan pandangan Pigai, tujuan dari pendidikan untuk para calon pengelola Koperasi Desa dan Komite Nasional Pemuda Melayu sebaiknya menitikberatkan pada pemantapan tiga bidang pokok, yaitu wawasan, kemampuan, serta sikap mental.
Namun, pengembangan karakter tidak selalu perlu dilakukan dengan metode pelatihan yang bersifat militer.
Dia menyatakan bahwa pengembangan kepribadian bisa dilakukan melalui penerapan nilai disiplin, rasa tanggung jawab, integritas, serta kemampuan dalam melakukan pekerjaan dengan cepat dan akurat tanpa memperkuat latihan jasmani yang terlalu berlebihan.
"Poin ketiga ini (jiwa) tidak wajib diajarkan melalui sistem militer, namun karakteristik utamanya adalah kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kecepatan, ketepatan, serta kesetiaan. Perlu dihindari pengarahan fisik yang terlalu intensif," katanya dengan tegas.
Selain mengajukan penilaian terhadap cara pelatihan, Pigai juga menyoroti kepentingan pemeriksaan ahli terkait kematian lima peserta Latsarmil.
Ia mengatakan bahwa penyebab kematian perlu ditentukan melalui prosedur yang obyektif dan ilmiah.
Temuan penelitian ini, kata Pigai, bisa menjadi landasan bagi pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan pelaksanaan proyek sejenis pada masa depan, khususnya mengenai aspek keamanan dan jaminan bagi para peserta.
Menteri HAM, menurut Pigai, juga bersiap menggerakkan stafnya untuk mengawasi kemajuan penyelidikan di lapangan serta memastikan jalannya proses yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka.
Lima peserta yang meninggal harus diperiksa dengan cara professional guna mengetahui penyebab kematian mereka. Saya memerintahkan tim untuk melakukan pengawasan langsung di lokasi," ujarnya.
Peristiwa ini mendapat perhatian masyarakat setelah lima kandidat manajer KDMP dan KNMP dikabarkan meninggal dunia selama menjalani serangkaian Pelatihan Dasar Militer dalam Program Sarjana Pemimpin Pembangunan Indonesia (SPPI).
Menurut data dari Kementerian Pertahanan, jumlah korban jiwa saat ini telah mencapai lima orang.
Korban terkini ialah Nola Dya Sari yang sedang menjalani latihan militer di Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Kepanduan Nasional Kalimantan.
Sebelumnya, empat peserta lain yang dikabarkan telah meninggal yaitu Yonanda Muhammad Taufiq tanggal 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, serta Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.
Beberapa pihak mengajukan permintaan agar pemerintah meninjau kembali cara pembelajaran yang digunakan.
Karena peserta program adalah warga negara biasa yang disiapkan dalam menjalankan koperasi serta memperkuat pengembangan perekonomian masyarakat.
Maka aspek keamanan, kesehatan, dan perlindungan hak para peserta harus diutamakan pada setiap langkah penyelenggaraan program tersebut.
0 Komentar