Ants.CO.ID, JAKARTA - Pengalihan listrik secara berkala sudah dimuali di beberapa wilayah pulau Jawa. Beredarnya dugaan bahwa pengalihan tersebut dikarenakan penurunan suplai batu bara, namun pernyataan ini ditolak oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM). Departemen Energi mengungkapkan bahwa pemadaman hanya bersifat teknis saja.
Lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) meragukan penjelasan awal mengenai gangguan dalam sistem kelistrikan yang menimbulkan pemadaman listrik di beberapa daerah di Pulau Jawa pada tanggal 9 dan 10 Juni 2026 silam.
IESR menyampaikan bahwa dalam sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali), gangguan di salah satu pusat pembangkit listrik seharusnya tidak memicu secara mudah terjadi pemadaman yang meluas.
Pemadaman yang dilakukan secara bersamaan bisa terjadi apabila PT PLN benar-benar melaksanakan pemutusan aliran listrik guna menekan beban pasokan tenaga listrik. load curtailment ).
"Di dalam sistem listrik Jamali, gangguan pada salah satu sumber tenaga atau komponen jaringan harus bisa diperkirakan dengan adanya pasokan cadangan (reserve margin), sistem perlindungan, serta keberadaan jaringan tambahan yang cukup," kata IESR dalam penjelasannya.
Dalam sistem listrik PT PLN, peraturan reserve margin mencapai 30 persen seharusnya menjamin kelancaran suplai energi bagi pembangkit listrik. Karenanya, IESR mengajukan permintaan agar Kementerian ESDM melakukan penelitian komprehensif guna memahami akar masalah, faktor-faktor pengganggu, dan kekurangan dalam sistem yang membuat gangguan berubah menjadi pemadaman luas.
IESR menyatakan bahwa hasil penyelidikan juga wajib diumumkan kepada masyarakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Berdasarkan pendapat lembaga kajiannya, penghapusan Jamali juga seharusnya menjadi fokus Perdana Menteri Prabowo Subianto. Atau: IESR berpendapat bahwa temuan penelitian harus disampaikan ke publik untuk menjunjung transparansi dan tanggung jawab. Dalam pandangan organisasi tersebut, kasus pembatalan Jamali memerlukan perhatian lebih dari Presiden Joko Widodo. Atau: IESR menekankan pentingnya menginformasikan hasil pemeriksaan kepada rakyat sebagai bukti komitmen terhadap akuntabilitas. Lembaga ini menilai tindakan yang dilakukan terkait jamalipun patut ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disebabkan oleh pengaruh terhadap ketersediaan energi, kompetitifitas, serta kerugian ekonomi yang dialami pelaku bisnis dan masyarakat.
"Kebijakan pemadaman sementara dalam tiga hari terakhir menyebabkan kerugian ekonomi bagi pelanggan. Meskipun para pengguna memiliki hak untuk menerima kompensasi, besarnya jumlah kompensasi ini jauh lebih kecil dibandingkan biaya serta dampak negatif yang dialami akibat pemadaman listrik," demikian dikatakan oleh CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, pada Jumat (12/6/2026).
Rendahnya cadangan bahan bakar
IESR mengkhawatirkan kebijakan pemadaman listrik secara berkala akhir-akhir ini disebabkan oleh kurangnya persediaan bahan bakar di beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam sistem Jawa-Bali, hingga memaksa mereka bekerja di bawah kemampuan maksimal.
Kemacetan suplai batu bara menyebabkan Hari Operasi Pembangkit (HOP) turun di bawah tingkat aman. Sementara itu, gangguan pada fasilitas pembangkit, seperti yang terjadi di PLTGU Jawa 1, mengakibatkan penurunan pasokan listrik.
Tundaan pengiriman batubara ke PLTU yang menyebabkan kondisi HOP menjadi kritis salah satu akibat dari penundaan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Kementerian ESDM. Masalah terkait tundaan ini telah diungkapkan oleh kalangan industri sejak bulan Maret dan April lalu, yang menunjukkan adanya dampak terhadap suplai batubara bagi PLN.
Fabby menyampaikan bahwa masyarakat perlu diberi informasi yang jelas dan terbuka mengenai situasi ketersediaan pasokan listrik oleh Kementerian ESDM selaku lembaga pengawas serta PLN sebagai pihak penyelenggara.
Dia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pemadaman listrik, seperti ketersediaan daya yang rendah, gangguan dalam suplai bahan bakar, jadwal perbaikan pembangkit yang tidak sesuai, serta masalah pada sistem pengiriman tenaga listrik. “Penyelidikan mendalam dapat memberikan jawaban tentang akar dari kejadian ini dan penyebab utamanya," katanya.
IESR menganggap insiden pemadaman tersebut harus menjadi kesempatan untuk meninjau kesiapan sistem pasokan listrik negara dalam situasi permintaan energi yang terus bertambah.
Bantahan ESDM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan pernyataan terkait pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah di Pulau Jawa selama beberapa hari belakangan ini.
Kepala Biro Komunikasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Dwi Anggia menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak disebabkan oleh gangguhan dalam suplai energi, termasuk suplai batubara bagi Pembangkit Listrik PT PLN (Persero). "Terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan masalah teknis," kata Anggia saat berada di ruangan media Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/6/2026).
Anggia menjelaskan bahwa masalah yang muncul bersifat teknis sudah diberitahukan oleh PLN kepada Kementerian ESDM. Ia menambahkan bahwa PLN tetap bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk mengambil tindakan penanggulangan terhadap kendala tersebut.
"Maka jika muncul isu tentang pemadaman listrik kembali, hal tersebut tidak benar dan pasti salah," tambah Anggia.
Anggia membantah kabar mengenai berkurangnya suplai batu bara yang menjadi penyebab ketidakstabilan listrik. Anggia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tentang pelonggaran Perencanaan Kinerja dan Anggaran Biaya (PKAB) batu bara diambil dengan memperhatikan kebutuhan sektor industri serta tersedianya kuota batu bara.
"Sampai saat ini belum ada kendala. Terlebih lagi Bapak Menteri (Bahlil) sudah secara jelas menyampaikan bahwa mengenai RKAB tersebut akan dilakukan pelonggaran bertahap, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, serta tetap memperhatikan kebutuhan sektor industri berdasarkan kouta batu bara yang tersedia," tambah Anghia.
Ia memastikan bahwa sistem pasokan energi bagi pembangkit PT PLN masih berada dalam kondisi yang aman. Anggia menghimbau kepada masyarakat agar tidak merasa cemas tentang isu keterbatasan bahan bakar untuk pembangkit listrik milik PLN. "Maka dari itu, tidak akan ada kendala terkait dengan pasokan maupun pengadaan energi untuk PLN," ujar Anggia.
0 Komentar