Ants - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan bahwa besaran bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 5,4 juta per individu yang beredar dalam masyarakat bukan merupakan sebuah program terbaru yang akan dialami secara sama oleh seluruh rakyat.
"Kami menyampaikan bahwa jumlah Rp 5,4 juta bukanlah sebuah program bantuan uang tunai baru yang akan dibagikan sama rata kepada seluruh penduduk," demikian pernyataan Juru Bicara DEN, Jodi Mahardi, pada hari Kamis (11/6).
Jodi menyampaikan bahwa angka tersebut adalah contoh perkiraan total maksimum dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial yang telah tersedia. Hal ini karena setiap keluarga memiliki situasi serta kelayakan yang berbeda-beda, sehingga besarnya manfaat yang diperoleh juga tidak sama.
Dia menyampaikan bahwa prioritas pemerintah saat ini ialah mengembangkan sistem jaminan sosial yang lebih terpadu dengan memanfaatkan perangkat digital.
Selanjutnya, perubahan sistem pemerintahan disusun untuk memastikan pendistribusian berbagai program bantuan serta subsidi bisa dilaksanakan dengan lebih tepat sasaran, efektif, jelas, dan gampang dijangkau oleh warga yang berhak mendapatkannya.
Kami juga menyatakan bahwa perubahan ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi program perlindungan sosial yang telah berlangsung. Justru, pemerintah bertujuan agar manfaat dari program perlindungan sosial bisa diberikan dengan jauh lebih efisien serta tepat kepada kelompok masyarakat yang paling memerlukan," katanya.
Jodi menegaskan bahwa perubahan kebijakan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Pengujian penerapan digitalisasi distribusi bantuan sosial sudah berlangsung di beberapa wilayah dan akan terus dinilai menyeluruh sebelum digunakan secara nasional.
"Kementerian sangat berkomitmen menyelenggarakan program proteksi sosial yang lebih tanggap, terpadu, serta dapat memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan penduduk," tutupnya.
0 Komentar