, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertujuan untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung dengan panjang total 33,69 kilometer. Hingga saat ini, progresnya telah tercapai hingga 17,17 kilometer. Ini berarti masih tersisa kira-kira 15 kilometer lagi tanah yang harus dipindahkan atau diberikan hak atasannya.

Kepala Bagian Pengadaan Tanah di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Roedito Setiawan, menyebutkan bahwa ada empat langkah dalam proses pengadaan tanah yang harus dilewati, yaitu perencanaan, persiapan, implementasi, serta penerimaan hasilnya.

"Empat langkah ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum. Selain itu, mereka juga merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 serta revisinya yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023," jelas Roedito dalam siaran persnya, Senin (14/4/2025).

Dalam hal tindakan yang bakal diambil apabila terdapat warga yang enggan setuju, pemerintah provinsi DKI Jakarta sedang mempersiapkan diri dengan mengadakan konsultasi publik tentang penyerapan lahan tersebut.

Pihak tersebut juga menyatakan bahwa bisa jadi ada sebagian orang dalam masyarakat yang enggan melepaskan lahannya untuk proses pembersihan sungai.

"Bila ada kelompok yang menentang, maka Pemerintah Provinsi DKI akan mengadakan konsultasi publik sekali lagi," katanya.

Apabila terdapat penduduk yang tetap menolak, maka akan dibentuklah sebuah tim penelitian sanggahan guna melakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Tim itu kemudian akan mengajukan saran kepada Gubernur tentang melanjutkan atau berhentinya proses normalisasi pada bagian tertentu tersebut.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima dukungan dari Kementerian PUPR serta Kementerian ATR/BPN guna melakukan pembersihan Sungai Ciliwung dan aliran air lainnya dalam kawasan Ibu Kota.

Pramono menyebutkan bahwa pertemuan bersama antara Pemprov Jakarta, Kementerian PU, serta Kementerian ATR/BPN telah berlangsung dengan lancar. Setelah menerima dukungan yang dibutuhkan, ia menyatakan bahwa pihak pemerintahan berniat untuk melaksanakan normalisasi dalam cara yang lebih humaniter dan menjauh dari tindakan penggusuran paksa.

Pada dasarnya saat melaksanakan proses normalisasi ini, kita benar-benar akan mendekati masyarakat dengan cara yang lebih humanis dan kami bertujuan untuk tidak melakukan evakuasi paksa," katanya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Kamis (13/3/2025).

Lebih jauh lagi, apabila normalisasi Sungai Ciliwung berhasil dijalankan, Pramono menyatakan bahwa sekitar 40% masalah banjir di Jakarta akan teratasi secara efektif.